Mengkaji Kontroversi Wacana Student Loan Sebagai Pembiayaan Pendidikan

Mengkaji Kontroversi Wacana Student Loan Sebagai Pembiayaan Pendidikan 

Cr : Goforth, A. (2023). Brace for impact: 3 in 4 Americans say student loan payments will impact 401(k)s. Benefitspro.com; BenefitsPro. 

Pendidikan menjadi salah satu komponen penting pembangunan dalam membentuk generasi  penerus bangsa, komitmen pemerintah salah satunya ialah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, untuk mengoptimalkan bonus demografi agar terwujudnya Indonesia Emas 2024. Sektor pendidikan, salah satunya dalam pendidikan tinggi memainkan peran penting dalam pembangunan suatu negara. Pendidikan tinggi tidak hanya dipandang sebagai salah satu akses  menuju lebih banyak peluang kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dalam berkehidupan, tetapi juga berkontribusi menjadi sumber daya manusia berkualitas tinggi yang kompetitif di pasar global. Oleh karena itu, akses terhadap pendidikan, termasuk pendidikan tinggi perlu ditingkatkan. Ini merupakan salah satu aspek utama yang sangat penting dalam evaluasi sektor pendidikan.

Pada tahun 2023, angka partisipasi kasar nasional dalam pendidikan tinggi (APK-PT) mencapai 31,45% (BPS, 2023) yang berarti target 37,63% yang ditetapkan dalam rencana strategis kemedikbud ristek periode 2020-2024  masih belum tercapai (Wicaksana & Rachman, 2022). Dibandingkan dengan negara-negara tetangga, Indonesia juga masih tertinggal dengan Thailand mencapai 49,1%, Vietnam 42,2%, dan Malaysia 40,3% pada tahun 2022 . Dana penyediaan pendidikan tinggi hanya 5%  dari anggaran pendidikan (20%) yang dibelanjakan untuk pendidikan tinggi, sama dengan  0,4% dari PDB nasional. Perbandingan dana Indonesia jauh lebih rendah dibawah Malaysia (1,7%) dan Thailand (0,7%) (world bank, 2020) . Dengan terbatasnya kontribusi negara, mahasiswa harus menanggung beban keuangan yang berat. Diperkirakan bahwa bantuan keuangan yang diberikan kepada siswa pendidikan tinggi hanya mencakup 3% dari total biaya studi mereka (Bank Dunia, 2020). Situasi ini membahayakan akses ke pendidikan tinggi bagi masyarakat kelas menengah ke bawah (Nauli A. Desdiani & Pratama, 2024). Dalam beberapa tahun terakhir, meningkatnya biaya pendidikan tinggi di Indonesia telah menjadi isu yang sensitif dan sorotan utama, biaya pendidikan Kenaikan uang kuliah tersebut didasarkan pada Permendikbud Ristek No. 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Perguruan Tinggi pada PTN Kemendikbud Ristek. Tingginya kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) menjadi masalah serius bagi mahasiswa dan masyarakat, yang dapat berdampak pada mahasiswa yang kesulitan membiayai kuliahnya.

Kontroversi mengenai akses ke pendidikan tinggi semakin meningkat dengan adanya beberapa pemberitaan mengenai penggunaan pinjaman online sebagai pilihan untuk membayar biaya kuliah disalah satu  universitas negeri nasional. (Maya Citra Rosa, 2024),  hal ini menjadi memicu perdebatan publik  tentang konsep pinjaman mahasiswa seusai respon dari pemerintah dalam pernyataan kebijakan pinjaman mahasiswa (student loan) sebagai opsi pembiayaan untuk mahasiswa. Fenomena pinjaman mahasiswa telah memunculkan sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab. Apakah penerapan student loan mungkin buat diterapkan di Indonesia? Atau justru malah ini akan menimbulkan masalah baru lagi? Bagaimana pengalaman negara-negara yang menawarkan student loan kepada mahasiswa?

Pinjaman mahasiswa (student loan) bukanlah hal yang baru di Indonesia, pinjaman serupa diperkenalkan pada tahun 1982 dalam bentuk Kredit Mahasiswa pada era Orde Baru  sekitar tahun 1982, yang dikenal dengan Kredit Mahasiswa Indonesia (KIM). KMI diperuntukan bagi mahasiswa yang sudah berada di tahap akhir studi mereka dengan tujuan mendukung mahasiswa menyelesaikan studi mereka lebih cepat. Pada saat itu, biaya kuliah di universitas negeri berkisar antara Rp. 375.000 hingga Rp. 562.000 dalam satu tahun, dan jumlah pinjaman maksimum untuk KMI adalah sekitar Rp. 1.000.000 Pinjaman mahasiswa KMI dapat mencapai Rp. 750.000 per tahun untuk program sarjana, Rp. 1.500.000  untuk program pascasarjana, dan Rp. 2.500.000 untuk program doktoral, dengan bunga 6% dalam satu tahun. Pinjaman tersebut harus dilunasi dalam 10 tahun batas maksimal. Salah satu alasan utama program ini tidak dijalankan adalah karena adanya kredit macet dan manajemen yang kurang baik, maka kebijakan ini dihentikan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 22/81/KEP/DIR/1990 tentang penyempurnaan sistem perkreditan. (Nahdi et al., 2024)

Di Indonesia, student loan sedang didiskusikan sebagai salah satu solusi untuk mengatasi meningkatnya biaya pendidikan, terutama pendidikan tinggi. Diskusi ini melibatkan pemerintah, lembaga keuangan, dan universitas dalam mengatur skema pembayaran melalui pinjaman pendidikan. Pada kenyataannya pinjaman pendidikan sudah ada di Indonesia, tetapi hanya melalui pinjaman swasta dari beberapa bank. Namun, pemerintah berencana untuk memberikan pinjaman publik. Hal ini disampaikan  menteri keuangan Ibu Sri Mulyani, yang berpendapat pemerintah akan memberikan pinjaman pendidikan. Skema student loan  ini terdiri dari dua jenis, yaitu berdasarkan waktu (time contigen) dan berdasarkan pendapatan (income contigen). Jangka waktu pengembaliannya adalah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, atau 40 tahun, mirip dengan sistem hipotek di Amerika Serikat. Studi (Ifo & Aper, 2015) yang menganalisis konsep student loan di Amerika Serikat, menemukan Suku bunga pinjaman yang lebih rendah dapat mengurangi beban pembayaran bulanan yang harus dilakukan untuk melunasi pokok dan bunga pinjaman. Dalam konteks ini, suku bunga yang lebih rendah akan membuat pembayaran pinjaman menjadi lebih terjangkau bagi peminjam dengan risiko tinggi, sehingga mengurangi kemungkinan gagal bayar. Hal ini pada akhirnya akan menurunkan tingkat gagal bayar secara keseluruhan.

Sementara itu, pinjaman berbasis pendapatan sangat populer di Australia, Swedia, dan Inggris. Banyak yang berpendapat bahwa pinjaman mahasiswa di luar negeri juga bermasalah. Di Amerika Serikat, banyak orang yang tidak mampu membayar pinjaman mereka. Jika ingin diterapkan di Indonesia, ada beberapa aspek yang harus diperbaiki terlebih dahulu, seperti data kependudukan dan data pajak. dalam penelitian Lembaga Penelitian SMERU, yang menunjukkan bahwa sistem pinjaman berbasis pendapatan lebih cocok daripada sistem pinjaman berbasis waktu (Elza Elmira & Daniel Suryadarma, 2019).

Negara-negara maju yang terlebih dahulu menerapkan kebijakan student loan terdapat sisi negatif. Di Amerika Serikat,  pinjaman mahasiswa bernilai akan mencapai 1,76 triliun pada tahun 2023, dengan rata-rata pertumbuhan pinjaman sebesar 2,5%. Persentase pinjaman mahasiswa di AS yang mengalami gagal bayar dalam lima tahun pertama mencapai 25 persen.. (Melanie Hanson, 2023) Dari perspektif mikro, hal ini menyebabkan penurunan peringkat kredit lulusan, potensi pencabutan gelar, dan berbagai konsekuensi lainnya. Dari segi makroekonomi,  adanya penurunan pada pendapatan lulusan menyebabkan konsumsi pemerintah yang menurun, hal ini berdampak ke dalam pertumbuhan ekonomi yang menurun lemah. Kebijakan student loan tersebut juga harus memandang dari segi struktur pasar dan sistem pembiayaan.. Kebijakan ini tidak boleh dipolitisasi.  melalui program-program seperti pengurangan utang mahasiswa yang telah mencapai $4,9 milyar, seperti yang terjadi di Amerika Serikat. Di Inggris, hanya 27% mahasiswa yang melunasi pinjamannya secara penuh. Angkatan 2022 yang memasuki perguruan tinggi menunjukkan bahwa hanya 27 persen yang membayar penuh. Utang pendidikan di Inggris yang berasal dari pinjaman mahasiswa mencapai sekitar £200 miliar, yang menjadi beban bagi pemerintah, meskipun faktanya hanya 1,3 juta penduduk Inggris yang mengambil pinjaman mahasiswa.

 Cr : Kwappi. (2023, September 9). What is Student Loan: Informative Guide to Education Financing.

Pemerintah Indonesia harus memiliki kebijakan yang jelas terkait pendidikan tinggi. Apakah pendidikan tinggi dianggap sebagai barang publik atau tidak? Barang publik berarti setiap orang memiliki akses gratis ke pendidikan tinggi (Muammar Syarif & Rayenda Khresna Brahmana, 2024). Saat ini, isu pendidikan tinggi baru muncul ketika sudah viral. Setiap partai politik dan pemerintahan, baik oposisi maupun yang berkuasa, belum memiliki kebijakan jelas apakah pendidikan tinggi adalah barang publik atau bukan. Jika dianggap sebagai barang publik, perlu ditentukan siapa yang akan menjadi target penerima bantuan keuangan seperti student loan.

Jika skema student loan ini diterapkan di Indonesia, perlu persiapan yang matang, termasuk perbaikan data kependudukan dan perpajakan, serta kontrol dan monitoring yang ketat (Muammar Syarif & Rayenda Khresna Brahmana, 2024). Untuk menerapkan kebijakan pinjaman mahasiswa (student loan) pemerintah juga perlu menyiapkan sistem kontrol dan monitoring perlu diperbaiki. Sebagai contoh, saat ini sistem kontrol di Indonesia, terutama di Kemedikbud Ristek, masih lemah. Contohnya adalah insentif publikasi yang menimbulkan efek negatif akibat kurangnya sistem kontrol yang baik. Demikian juga dengan program beasiswa LPDP, banyak mahasiswa yang tidak kembali ke Indonesia karena kurangnya sistem monitoring yang efektif.

Pemerintah juga perlu menentukan apakah pendidikan tinggi akan menjadi barang publik yang didanai oleh negara, atau tetap bergantung pada pinjaman pendidikan. Alternatif lain yang bisa diterapkan termasuk subsidi langsung bagi keluarga berpendapatan rendah, pembayaran bertahap, atau kerja sama dengan industri untuk mendanai pendidikan melalui program magang. Tanpa persiapan dan sistem yang jelas, tanpa perencaan yang matang student loan hanya akan menambah beban baru bagi pemerintah, dan banyak menyulitkan mahasiswa di jangka panjangnya. Di Indonesia, dengan sekitar 40 juta penduduk yang seandainya mengambil pinjaman pendidikan, apakah APBN mampu menanggung beban ini.? Ada banyak masalah yang bisa muncul. Misalnya, setelah lulus, ada yang tidak memiliki penghasilan atau menjadi wirausaha dan tidak mampu membayar cicilan. Selain itu, ada beberapa kasus di mana mahasiswa merasa tidak perlu mengembalikan pinjamannya, terutama jika ada isu-isu terkait pendidikan yang menjadi komoditas politik. Di Malaysia, misalnya, utang pendidikan PTPTN sudah tinggi, tetapi partai politik sering berjanji untuk menghapuskan utang tersebut untuk menarik dukungan, masalah demografi dan persiapan yang diperlukan juga perlu dipertimbangkan, dan tidak seharusnya apa yang dilakukan oleh negara-negara di luar negeri, termasuk negara maju seperti Amerika, Jepang, Singapura, atau Inggris, selalu diterapkan di Indonesia. Itu yang pertama. Jadi, jangan serta-merta mengadopsi sesuatu dengan asumsi bahwa hal tersebut pasti akan berhasil diterapkan di Indonesia. Itu yang harus diingat terlebih dahulu. Jika pemerintah benar-benar akan menerapkan student loan ini di Indonesia, selain sistem pajak dan data kependudukan yang harus diperbaiki, masih banyak persiapan lain yang harus dilakukan secara matang.

Dalam mengkaji hingga ke penerapan nantinya kebijakan, pemerintah harus menjamin bahwa kebijakan student loan tersebut terjangkau dan tidak membebani mahasiswa sehingga tidak terjadi efek jangka panjang yang membebankan bagi mahasiswa, dengan melihat beberapa studi kasus dari negara lain yang sudah menerapkan kebijakan student loan ini, pemerintah juga perlu melihat keadaan sosial dari masyarakat. Pengurangan pendanaan universitas melalui PTN BH telah memaksa institusi pendidikan untuk mencari keuntungan, yang pada akhirnya berujung pada kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Maka dari itu, perlu dilakukan upaya untuk mengembalikan peran kampus sebagai lembaga pendidikan yang bebas dari tuntutan mencari keuntungan. Selain itu, alokasi APBN untuk pendidikan yang hanya sekitar 20% menunjukkan prioritas yang kurang tepat, sehingga perlu ditinjau kembali untuk menjadikan pendidikan sebagai prioritas

Kita perlu menyadari bahwa dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia masih banyak yang harus dilakukan. Pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan hal tersebut. Menyediakan pendidikan gratis dalam wajib belajar sembilan tahun, berbagai program pendidikan beasiswa untuk menjamin terwujudnya hak dalam pendidikan di semua kalangan masyarakat (Nauli A. Desdiani & Pratama, 2024). Pemerintah seharusnya tidak hanya memberikan insentif dalam bentuk student loan, pemerintah juga harus mengawasi universitas yang memberikan pinjaman, baik melalui bank swasta maupun online. Pendidikan tinggi seharusnya menjadi barang publik dengan dukungan penuh untuk keluarga berpenghasilan rendah, termasuk melalui sistem pembayaran bertahap yang memungkinkan mahasiswa membayar biaya kuliah dengan cicilan bulanan.

Kolaborasi dengan industri dapat menjadi solusi tambahan, seperti melalui penyediaan beasiswa oleh perusahaan besar untuk mahasiswa kurang mampu dan program magang yang memungkinkan mahasiswa melakukan penelitian yang didanai oleh industri serta bekerja di industri setelah lulus. Akses dan keterjangkauan pendidikan tinggi adalah kunci untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Meskipun biaya pendidikan cenderung meningkat karena inflasi dan faktor lainnya, peran pemerintah sangat penting dalam memastikan pendidikan tinggi yang inklusif dan dapat diakses oleh semua orang. Pemerintah harus memiliki peta jalan yang jelas untuk arah pendidikan tinggi di Indonesia, dengan setiap kebijakan yang didasarkan pada fakta dan penelitian, sehingga dapat mengembangkan rencana pendidikan tinggi yang inklusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa membebani anggaran negara.

REFERENSI

 

BPS, 2023. (2023). Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT. Badan PusatStatistik.https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQ0MyMy/angka-partisipasi-kasar--apk--perguruan-tinggi--pt--menurut-provinsi.html

Elza Elmira, & Daniel Suryadarma. (2019). Pinjaman Berbasis Pendapatan untuk Meningkatkan Akses terhadap Pendidikan Tinggi. 1, 1–4.

Ifo, C. E. S., & Aper, W. O. P. (2015). An Economist ’ s Perspective on Student Loans in the United States Susan Dynarski An Economist ’ s Perspective on Student Loans in the United States Abstract.

Maya Citra Rosa. (2024). Duduk Perkara ITB Gandeng Pinjol untuk Bayar UKT, Tetap BerlanjutmeskiTuaiPenolakanMahasiswa.Kompas. https://bandung.kompas.com/read/2024/02/01/120813778/duduk-perkara-itb-gandeng-pinjol-untuk-bayar-ukt-tetap-berlanjut-meski-tuai?lgn_method=google&google_btn=gsi

Melanie Hanson. (2023). Student Loan Default Rate. EDUCATION DATA INTIATIVE. https://educationdata.org/student-loan-default-rate

Muammar Syarif, & Rayenda Khresna Brahmana. (2024). Penerapan “student loan” di Indonesia: solusi untuk tingginya biaya kuliah? THE CONVERSATION. https://theconversation.com/penerapan-student-loan-di-indonesia-solusi-untuk-tingginya-biaya-kuliah-231164

Nahdi, S., Amalika, H., Azzahra, H., Firman, W., Program, N., Pembangunan, S. E., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2024). Studi Komparatif Student Loan Australia, Amerika dan Swedia Serta Potensi Penerapannya di Indonesia. Journal of Macroeconomics and Social Development, 1(4), 1–20. https://doi.org/10.47134/JMSD.V1I4.318

Nauli A. Desdiani, & Pratama, A. P. (2024). Special report. Meninjau ‘Student Loan’ Sebagai Alternatif Pembiayaan Untuk Peningkatan Akses Ke Pendidikan Tinggi, 1, 1–7. https://lpem.org/meninjau-student-loan-sebagai-alternatif-pembiayaan-untuk-peningkatan-akses-ke-pendidikan-tinggi/

Wicaksana, A., & Rachman, T. (2022). Laporan Kinerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 2022. Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952., 3(1), 10–27. https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf

world bank. (2020). The Promise of Education in Indonesia. Wolrd Bank. https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/the-promise-of-education-in-indonesia

Baca Juga